Tata Kelola Universitas Gajah Putih: Sebuah Usulan Pembenahan Kampus UGP Menuju Good Cooperate Unive

By tgadmin 18 Mar 2015, 20:55:33 WIBopini

Tata Kelola Universitas Gajah Putih: Sebuah Usulan Pembenahan Kampus UGP Menuju Good Cooperate Unive

Dr. Edy Putra Kelana, S.IP, M.Si, M.Pd

Pengantar

Perguruan tinggi merupakan wahana tenaga ahli yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi sumbangan besar kepada pembangunan. Sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) maka Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan empat kebijakan pokok dalam bidang pendidikan yaitu pemerataan dan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pendidikan. Untuk perguruan tinggi upaya ini akan lebih diutamakan membahas mengenai relevansi pendidikan dengan pembangunan yang dalam langkah pelaksanaannya dikenal dengan keterkaitan dan kesepadanan (link and match). Pada tanggal 28 Juli 1984, dengan dasar kehendak dan harapan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, mendirikan Yayasan Gajah Putih. Dasar pendiriannya adalah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 421/06/1984. Perguruan Tinggi Gajah Putih saat itu di deklarasikan sebagai milik dan tanggung jawab masyarakat Gayo beserta Pemerintah Daerah.

 

Good Corporate University

Sejumlah isu yang mengemuka saat ini dalam pembicaraan publik tentang Universitas Gajah Putih (UGP) saat ini antara lain;

1) UGP masuk dalam status Kampus Binaan DIKTI,

2) Pemecatan Dekan 2 Fakultas diluar Statuta,

3) Pengangkatan Purek II dan Purek III diluar prosedur,

4) Kinerja Dosen dan Staf makin memburuk,

5) Dana Operasional Yayasan Gajah Putih ditopang dana mahasiswa,

6) Proses Penegerian UGP yang mensyaratkan  pembentukan Tim Penegerian tidak pernah dibentuk,

7) Tata kelola keuangan yang buruk, dan tidak pernahnya dilakukan audit publik oleh akuntan publik terhadap keuangan UGP,

8) Semakin menurunnya jumlah mahasiswa UGP,

9) Permasalahan lahan kampus yang masih simpang siur kepemilikannya dan berbagai isue lain yang masih terkait.

 Permasalahan di atas disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate university yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam pengelolaan kampus baik dilakukan oleh Yayasan Gajah Putih (YGP) maupun oleh UGP sendiri. Hal ini menyebabkan perusakan niat pendirian dan buruknya manajerial kampus yang berdampak pada pelemahan secara sistemik dari hulu sampai hilir. Mulai dari adanya praktek yang menabrak aturan di level YGP dan UGP, sampai konflik kepentingan antar oknum –oknum civitas akademika.  

 

Ketersedian Dosen dan penguatan institusi

Dimasukkannya UGP ke daftar perguruan tinggi dalam lingkup Kopertis XII berstatus Kampus Binaan pada pertengahan tahun 2014 silam oleh Dikti disebabkan oleh faktor tidak dilakukannya pemenuhan kebutuhan dosen sesuai kualifikasi dalam kerangka penguatan institusional UGP. Hal ini ditunjukkan oleh mandegnya peningkatan sumber daya dan kapasitas dosen sesuai kualifikasi Dikti, yang mana akibat dari persoalan tersebut sebelumnya telah terjadi pemblokiran PDPT UGP yang dilakukan oleh Kopertis XIII dan Pelaporan EPESBED dan SIAKAD yang tidak tervalidasi.

 

Kebijakan Dalam Penggunaan Anggaran

Sumber pendapatan terbesar UGP berasal dari mahasiswa; 1. Penarikan dana SPP, 2. Dana penerimaan mahasiswa baru, 3. Dana SKS dan Final, 4. Dana Skripsi, 5. Dana wisuda, 6. Dana Kuliah Kerja Profesi, dan dana – dana lainnya. Sumber pendapatan lainnya berasal dari pemerintah dan pihak lain. Karena manajemen keuangannya buruk mengorbankan dosen; indikasinya pembayaran honorarium dosen sering terlambat hingga berbulan-bulan, honorarium yang rendah, penghapusan secara sepihak tunjangan pendidikan dan kepangkatan akademik. Hal-hal seperti ini sangat mengganggu kinerja maupun loyalitas kerja dosen.

Buruknya tata kelola keuangan baik di lingkungan UGP maupun di YGP dapat dilihat antara lain dari; 1.) Secara umum tidak pernah dilakukan audit keuangan oleh akuntan publik sejak bergantinya Perguruan Tinggi menjadi Universitas (2008 s/d Feb 2015), hal ini ditengarai sebagai penyebab ketiadaan dana untuk membayar honor Dosen dan honor beberapa personalia tanpa pernah diketahui penyebabnya 2.) Penarikan dan penggunaan dana SPP yang disetor ke rekening UGP tanpa mengikuti Rencana Anggaran Belanja Universitas (RABU) mengindikasikan lemahnya atau ketiadaan kontrol terhadap penggunaan dana tersebut. Penggunaan dana SPP tersebut selama ini seringkali berdasarkan kepentingan oknum yang berkuasa, 3.) Penggunaan dana kegiatan akademik yang terindikasi praktek mark up, antara lain; pengadaan ATK diluar kebutuhan normal, belanja yang tidak sesuai harga dan peruntukan, maupun pemalsuan penelitian, dan 4.) Yayasan tidak pernah transparansi terhadap bantuan Pemda, dana abadi yang berasal dari sumbangan mahasiswa baru maupun dana bantuan dari pihak lainnya.

Dana-dana tersebut normalnya bisa mengatasi beberapa kondisi keuangan kampus yang defisit, namun justru terpakai untuk kepentingan oknum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menganalisa keuangan UGP yang berada pada kondisi memprihatinkan.

 

Mahasiswa dan Universitas Gajah Putih

Turunnya jumlah mahasiswa tidak terlepas dari status akreditasi program studi yang tidak mengalami perbaikan. Dari 9 program studi yang ada hanya 2 prodi yang terakreditasi B (prodi Ekonomi Manajemen dan Ilmu Komunikasi), selainnya adalah terakreditasi C, dan bahkan sebelumnya ada satu prodi (Pemanfaatan Sumberdaya Perairan) sudah ditutup.  Anjloknya jumlah mahasiswa diperparah oleh mencuatnya konflik internal antara mahasiswa dan rektorat terkait penurunan Rektor (Ir Syukur Kobath dan Mirda Alimi SE, MSi), kemudian ketiadaan inovasi, kurangnya jumlah kelas dan publikasi UGP di tengah-tengah masyarakat.

Dua kali pergantian pucuk pimpinan UGP dalam 3 tahun terakhir teryata tidak diarahkan untuk melakukan penguatan institusi UGP; misalnya dengan melakukan pembenahan dosen dan staf, dan melakukan inovasi seperti melakukan penguatan kapasitas dosen melalui pelibatannya dalam berbagai penelitian. Pergantian pimpinan UGP ini, hingga kini masih sangat jelas diarahkan dan ditujukan hanya untuk memperkuat kepentingan tertentu, pribadi atau kelompok semata, dimana konfliknya terwujud dalam kasus pemecatan 2 (dua) Dekan Fakultas yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang ada.

Musim semi UGP ini ternyata tidak berlangsung lama dan segera kehilangan momentumnya. Setahun kemudian atau tahun ajaran 2009/2010 hingga tahun ajaran 2014/2015 secara signifikan terjadi penurunan jumlah mahasiswa dengan persentase berurutan 15% (2009/2010), 9% (2010/2011), 31% (2011/2012), 28% (2012/2013) dan 51% (2013/2014). Bila pada tahun ajaran 2008/2009 jumlah penerimaan mahasiswa masuk bisa mencapai 1433 mahasiswa, maka pada tahun ajaran sekarang ini 2014/2015, hanya terdapat 427 mahasiswa (penurunan selama 5 tahun mencapai 236%) yang berminat melanjutkan studinya di universitas daerah ini. Data ini menunjukkan bahwa UGP bahkan belum mampu menjadi pilihan ke dua – bisa jadi mungkin hanya sebagai pilihan terakhir bagi putra putri kawasan dataran tinggi untuk melanjutkan studinya dilihat dari jumlah tamatan sekolah menengah yang tersebar di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues yang jumlahnya puluhan sekolah.

 

Rekomendasi

Pentingnya pembentukan kelompok kerja (Pokja), perlu disegerakan pembentukannya yang terdiri dari pihak yayasan, rektorat, DPRK, Pemkab, mahasiswa, NGO dan tokoh pendidikan, agar evaluasi komprehensif, rancangan dan agenda-agenda penyelamatan, penguatan, dan pengembangan UGP dapat ditindaklanjuti. Dalam pelaksanaan kerjanya kelompok kerja ini diberi mandat dan dibiayai oleh pemerintah ataupun pihak lain.

Diperlukannya satu blue print  yang jelas terkait dengan rencana strategis UGP, sebagai dasar dan panduan bagi berbagai kebijakan strategis yang diterbitkan sesuai dengan prediksi tantangan, kapasitas serta fungsi, kewenangan dan tugas dari masing-masing intrumen perguruan tinggi yang tidak bertentangan dengan prinsip negara dan aspirasi masyarakat dataran tinggi.

Masyarakat dan pemerintah hendaknya tidak lagi memberi suatu ruang atau legitimasi untuk kembalinya peran-peran destruktif di UGP sebagaimana masa yang sudah lalu sehingga mencederai dan menghambat agenda pembaharuan UGP.


*Penulis adalah Peneliti Ahli Highland Society of Sumatera

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook