Home Aparatur Kegiatan Pemerintah Aceh melalui DTBH Migas dan Dana Otonomi  Harus Terkoordiansi dengan...

Kegiatan Pemerintah Aceh melalui DTBH Migas dan Dana Otonomi  Harus Terkoordiansi dengan Pemkab

24

Takengon, tanohgayo.com- Tim Panitia Khusus (Pansus) Kegiatan DTBH Migas dan Dana Otsus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 di Dapil IV, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (07 Juli 2020).

Kehadiran tim Pansus yang terdiri dari Ir. Alaidin Abu Abbas (P. Demokrat), Hendra Budian (P.Golkar), Muhammad Ridwan (PDI P), Salihin (PKB), Bardan Sahidi (PKS) dan Drs. H. Taufik (P. Gerindra) diterima Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar di pendopo didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kunjungan kerja Tim Pansus dalam rangka memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui sumber Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas (DTBH Migas) dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2019.

“Tim Pansus ingin mengetahui pekerjaan di lapangan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan informasi dan masukan dari bapak bupati, sebelum kami turun ke lapangan,” kata Alaidin.

Shabela berharap melalui kunjungan kerja Tim Pansus DPR Aceh ini, dapat meningkatkan silaturahmi dan saling berbagi informasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Menurut Shabela, banyak program dan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh tidak terkoordinasi dengan baik pada pemerintah kabupaten/ kota. “Kami sering tidak tahu apa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. Paling-paling nanti SKPA hanya menyampaikan siapa pihak pelaksana proyek,” kata Shabela.

“Setidaknya setelah Ketok palu di DPRA, tolong disampaikan daftar program dan kegiatan di kabupaten yang didanai dari APBA”, tambahnya.

Shabela meminta perhatian Tim Pansus untuk melakukan peninjauan terhadap kondisi ruas jalan provinsi yang menghubungkan beberapa wilayah. Pasalnya, beberapa titik jalan dan jembatan sudah banyak yang mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan atau pemeliharaan.

“Kami sebut saja salah satunya, pada jalan lintas dari Bintang ke Serule, jalanan rusak mencapai 8 Km yang perlu penanganan lebih lanjut”, harap Shabela.

Lain itu, Bupati meminta adanya kejelasan mengenai keberlanjutan pembangunan proyek yang dilaksanakan secara multy years seperti pembangunan Rumah Sakit Rujukan di Belang Bebangka dan Pembangunan Menara Mesjid Agung Ruhama, agar tidak terkesan sebagai proyek mangkrak. Bantuan terkait penataan lingkungan dan penanganan sampah di kabupaten ini dalam hal tehnologi pengolahannya. (AG)