Takengon, tanohgayo.com – Bupati Aceh Tengah mengajak PT. PLN (Persero) UPT Kitsum 5 Aceh Tengah (pengembang proyek PLTA Peusangan 1 dan 2) berkontribusi dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.
Bupati juga berharap melalui Humas PLTA bekerjasama dengan pemerintah kabupaten (pemkab) turut mensosialisasikan pencegahan Covid-19, terutama pada warga dan pekerja di wilayah pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2.
“PLTA harus ikut ambil bagian serta memiliki tanggung jawab moral dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Aceh Tengah, terutama sosialisasi, penyediaan masker, pembersih tangan dan penerapan jaga jarak atau social distancing bagi karyawan,” kata Shabela saat menerima kunjungan pihak PT PLN (Persero), Jumat (3/4/2020).
Manajemen PLTA diminta menyediakan fasilitas karantina atau ruang isolasi mandiri bagi pekerja bukan warga Aceh Tengah dan baru datang dari luar daerah. Memberikan bantuan sosial, program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemik Covid-19.
“Terkait penanganan pekerja dengan status ODP, dilakukan sesuai arahan dinkes (Puskesmas Silih Nara), perlakuan isolasi untuk ODP juga dipantau langsung oleh Puskesmas secara harian meliputi isolasi diri 14 hari di area base camp yang kami sediakan, sementara kami meminta para pekerja agar tidak datang atau kembali kemari sampai ada perubahan situasi,” terang Manajer Proyek UPP Kitsum 5 Aceh Tengah, Nanda Dani Andrianto.
Terkait penanganan virus Corona di lingkungan perusahaan, PLTA Peusangan mengikuti protokol dari PLN Pusat. Diterapkan untuk seluruh area proyek, seperti penyemprotan disinfektan, penyediaan alat kebersihan untuk cuci tangan dan hand sanitizer, penerapan social distancing di kantor dan proyek.
Pihak manajemen juga siap mengambil langkah sesuai pesan atau permintaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, terkait penyediaan CSR maupun hal lain terkait pencegahan dan penanganan Covid 19.
“Apa yang direkomendasi pihak pemda pada prinsipnya kami menyetujui dan akan kami persiapkan sesuai regulasi dan ketentuan dari pemerintah daerah,” lanjut Nanda.(wyra)
