Kemendagri Rembuk Tapal Batas Segmen Aceh Tengah dengan Bener Meriah

92
Rapat koordinasi percepatan penyelesaian Tapal Batas Daerah, pada segmen Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Rabu (23 Juni 2021) di Jakarta.

Jakarta, tanohgayo.com – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri gelar rapat koordinasi percepatan penyelesaian Tapal Batas Daerah, pada segmen Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah, Rabu (23 Juni 2021) di Jakarta.

Rakor terkait Penyelesaian Batas Daerah (PBD) tersebut dihadiri Nurdin selaku Tim PBD Pusat dari Kemendagri, Tim PBD Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, dan Bupati Aceh Tengah selaku Tim PBD dari Kabupaten Aceh Tengah sedangkan dari Kabupaten Bener Meriah dihadiri oleh Plt Bupati Dailami.

Perbatasan yang disoal kali ini adalah wilayah dengan segmen Bener Meriah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Bintang, Kecamatan Kebayakan, Kecamatan Kute Panang dan juga dengan Kecamatan Ketol yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Bupati Aceh Tengah menyampaikan, tidak ada masalah yang rumit terkait pembahasan batas dengan Kabupaten Bener Meriah yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah tahun 2003 yang lalu.

“Untuk penentuan batas Wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah ini, saya kira lebih gampang, karena kami itu sama, kemudian ini juga secara teknis kami serahkan pada TIM untuk dapat menyelesaikannya dengan baik,” ujarnya.

Pertemuan ini, berjalan dengan lancar dan kedua kabupaten tersebut saling menyampaikan pendapat dan masukan. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Aceh, yang telah memfasilitasi rangkaian kegiatan ini,” ucap Bupati Shabela.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah untuk menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan, bahwa penentuan batas daerah secara pasti, sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang tentang pembentukan Daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pelaksanaan penentuan batas daerah secara pasti tersebut dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Dalam rangka penentuan batas daerah tersebut, maka dibentuklah Tim Penegas Batas Daerah, mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/kota sesuai dengan yang termuat dalam Peraturan Mendagri.

Plt Bupati Bener Meriah Dailami dalam kesempatan itu mengatakan, penetapan batas daerah ini dapat selesai dengan cepat dan tepat serta tentunya tidak merugikan masing-masing kabupaten, karena sengketa perbatasan sudah berlangsung beberapa tahun, jika ini terus dibiarkan dapat menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat

“Untuk itu kami sangat mengharapkan, dukungan dari masyarakat atas hasil yang ditetapkan oleh Kemendagri,” ujarnya. (SP/AG)