Home Politik Koalisi Gabungan Fraksi Kuasai Alat Kelengkapan Dewan

Koalisi Gabungan Fraksi Kuasai Alat Kelengkapan Dewan

104

Takengon, tanohgayo.com– Koalisi gabungan fraksi Maju Bersama akhirnya menguasai alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah. Dari 4 komisi dan 2 badan, seluruhnya dipimpin dari anggota dewan yang tergabung dalam koalisi tersebut.

Sebelumnya, tiga fraksi penuh telah bersepakat mendeklarasikan pembentukan koalisi yang disebut Koalisi Maju Bersama. Tiga fraksi penuh, 7 partai politik dengan 21 kursi di DPRK.

Fraksi PDI Perjuangan ( PDIP 5 kursi dan Hanura 1 kursi) menempatkan Samsudin sebagai Ketua Badan Kehormatan dan Jihar Firdaus ketua Komisi D. Fraksi Gerindra (Gerindra 4 kursi dan PKS 2  Kursi) menempatkan Muhammad Sahru sebagai Ketua Komisi A dan Susilawati ketua Badan Legislasi.

Fraksi Golkar (Golkar 4 kursi, PPP 2 kursi dan Demokrat 3 kursi), mengutus Sukurdi Iska sebagai ketua Komisi B dan Muchsin Hasan ketua Komisi C. Sementara Fraksi Keramat Mufakat ( Nasdem 3 kursi, PAN 2 kursi, PKB 2 kursi, PA 1 kursi dan Berkarya 1 kursi) hanya sebagai anggota dalam setiap komisi.

Penempatan anggota dewan dalam alat kelengkapan telah dibahas dalam sidang paripurna DPRK Aceh Tengah. DPRK telah menyelesaikan persidangan tata tertib (tatib) dan alat kelengkapan, namun pengesahannya menunggu setelah adanya pimpinan defenitif, yang usulannya telah dikirim ke Gubernur Aceh melalui Bupati Aceh Tengah.

Terkait dikuasainya alat kelengkapan dewan, Ketua Koalisi Gabungan Fraksi Ihsanuddin menyatakan hal tersebut telah sesuai yang direncanakan. “Kita mengginginkan pembahasan di DPRK efektif dan tidak bertele-tele dan makan maktu. Sehingga tidak lagi lambat pembahasan anggaran,” kata Ihsanuddin yang juga ketua PKS Aceh Tengah, Senin (7 Oktober 2019).

Jelasnya lagi, koalisi tiga fraksi bertujuan sebagai perumusan ide-ide atau kebijakan strategis yang bisa diputuskan di DPRK, seperti pembahasan qanun yang inisiatif dari DPRK.

Tujuan ketiga kata Ihsan, dapat mengoptimalkan peran partai sebagai tempat kaderisasi yang mempunyai peran aktif dalam perumusan kebijakan legeslatif dan di eksekutif. “Dengan adanyanya koalisi fraksi, juga dapat menampung banyak aspirasi masyarakat yang dapat diperjuangkan secara bersama-sama,” demikian Ihsanudin. (wyra)