Terima Arahan dari Kementrian, Bupati : Kiranya Dapat Ditindaklanjuti Dengan Aksi Nyata

126

Takengon, tanohgayo.com- Pimpinan Daerah seluruh Indonesia menerima arahan langsung dari Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri BUMN serta Kepala BKPM melalui vidio conference (vidcon), Selasa (07/04/2020) Siang.

Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membahas tentang kebutuhan daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pangan dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Tito dalam arahannya mengatakan, Kementerian Kabinet Kerja, khususnya dibawah koordinator bidang perekonomian telah banyak mengeluarkan aturan atau regulasi yang dapat dijadikan pedoman pemerintah daerah untuk membuat dan mengatur kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, dan pangan sesuai kebutuhan daerah.

Terkait dengan dunia usaha, pemerintah telah mengeluarkan paket stimulus ekonomi untuk penanggulangan Covid-19 dalam rangka economic recovery, namun dalam perjalanannya terkendala dengan kebijakan pemerintah daerah yang melakukan pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi namun tidak terkoordinasi dengan baik.

“Jadi disini perlu sinkronisasi antara kebijakan stabilitas ekonomi nasional dengan kebijakan aktifitas sosial ekonomi di daerah” tegas Tito.

Menteri Perindustrian dalam paparannya menyampaikan akibat pandemic Covid-19 ini banyak sektor industri yang terpukul sehingga perlu diversifikasi produk untuk mengisi demand industri, demikian pula halnya dengan industri yang sedang saver.

Dari sisi ketenagakerjaaan, Menteri Tenaga Kerja mengemukakan bahwa saat ini pandemic Covid-19 sangat mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Jadi saat ini, penciptaan lapangan kerja lebih diarahkan kepada pemberdayaan Balai Latihan Keterampilan Kerja. Melalui BLK ini nantinya dapat dihasilkan keperluan perlengkapan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini, seperti memproduksi masker, APD dan lainnya.

Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM, menerangkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pada sektor industri dan perdagangan perlu dilakukan penerbitan regulasi seperti kemudahan tarif dan PNBP serta perlunya kemudahan perizinan agar daya dongkrak hasil industri berupa barang dan jasa dapat dipenuhi ketentuan-ketentuan peredarannya. Bahkan Kepala BKPM berkomitmen untuk menerbitkan izin edar atas produk-produk masker maupun APD hanya dalam waktu satu hari saja.

Sementara itu, Menteri Pertanian yang menjaga beberapa komoditi penting dan strategis melaporkan bahwa, berdasarkan neraca persediaan 11 komoditas pokok, keseluruhannya cukup tersedia untuk menangani kebutuhan pangan. Bahkan untuk beras, Kementan menjamin persediaanya melebihi kebutuhan atau overstock.

Intinya untuk menjamin kebutuhan daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pangan jangan ada penguncian wilayah. Serta para kepala daerah tidak membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat produksi maupun distribusi barang dan jasa.

Sebagai tindaklanjut dari arahan kementerian terkait, Bupati Aceh Tengah memberikan instruksi kepada para Kepala Dinas yang turut mendampingi beliau menyaksikan vidcon yang digelar di Sekretariat Tim Gugus Tugas Kabupaten Aceh Tengah.

“Rapat Vicon bersama Mendagri dan Menteri terkait yang barusan kita ikuti, kiranya dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata. ini penting, kalau arahan kebijakan pusat tidak kita tindaklanjuti dengan baik di daerah, maka nantinya kita bukan hanya menghadapi persoalan penanganan pasien virus corona, tapi juga persoalan kemerosotan ekonomi berikut stabilitasnya,” kata Shabela.

Shabela menjelaskan, dalam waktu dekat masing-masing kepala dinas perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga stabilitas ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dari sisi ketenagakerjaan, balai latihan kerja perlu diberdayakan sebagaimana arahan menteri ketenagakerjaan tadi. Termasuk juga dengan pendataan calon penerima kartu prakerja perlu dipercepat.

“Untuk ketersediaan bahan pangan dan hasil pertanian perlu terus dipantau ketersediaan dan stabilitas harganya. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan untuk mendapatkannya. Dalam hal ini Dinas Pangan, Dinas Pertanian juga Dinas Perdagangan harus terus pro-aktif, agar bilamana terjadi kondisi yang tidak diharapkan, kita sudah memiliki alternatif penyelesaiannya”, tutup Shabela. (red)