Gaspol K3: Pontang panting pandemi, mimpi “kue kecil” UMKM dan pariwisata Aceh?

886
Selain kawasan hutan hujan tropis dan pegunungan yang indah di Gayo, pantai-pantai yang terjaga dinilai dapat menjadi destinasi wisata ekologi unggulan Aceh./Foto Agus RB

Ayo ikut K3 biar hasil kopinya bagus, petaninya sehat  dan usahanya makin produktif.

Lebih dua tahun sejak pandemi melanda tanah air maret 2020, sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilai belum sepenuhnya bisa bangkit, hanya sebagian kecil yang bisa bertahan terutama di sejumlah kabupaten kota di Aceh.

Karena pandemi, unit-unit usaha rumahan dari komoditi lokal yang sempat menopang pariwisata nyaris berguguran dan kini hanya menyisakan beberapa, terutama unit usaha yang memiliki cukup akses modal dan pasar.

Beberapa praktisi mengatakan, sektor pariwisata, pelaku UMKM , petani , nelayan, koperasi dan industri media diharap bisa berkolaborasi guna mengatasi ancaman krisis karena pandemi, salah satunya dengan mengusung isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lebih masif di tanah air.

Lebih jauh jurnalis Tanohgayo.com, Agus Rahmad Budiono merangkum kisah beberapa pelaku usaha yang mencoba bertahan dan bangkit di era pandemi.

Takengon, tanohgayo.com – Indonesia dinilai cukup proaktif dalam mengatasi ancaman krisis karena pandemi, terutama dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dan kesehatan.

Indonesia juga cukup berkomitmen mewujudkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) , namun beberapa pelaku usaha lokal mengaku belum sepenuhnya memahami isu K3 dan minta pihak terkait memberikan dampingan lebih menyeluruh agar lebih bangkit dan produktif di era pandemi.

Petani kopi di Gayo, Kabupaten Aceh Tengah Zulfikar AB (45), mengaku ada peningkatan harga kopi selama pandemi.

“Harga kopi kita makin baik, cukup lumayan ya, ini karena ada negara produsen lain sedang minim produksi,”ungkap Zul baru-baru ini di Takengon.

Ilustrasi. Unit-unit usaha warkop didominasi kalangan muda Aceh/foto. Agus RB

Zul dan rekan-rekan menjual kopi olahan dari hasil panen kebun sendiri dan mengaku belum sepenuhnya paham soal K3, namun tertarik untuk mempelajarinya.

“Soal K3 belum lah, tapi selama ada corona warga cukup dengan menerima himbauan pemda tentang protokol kesehatan(prokes) dan vaksinasi,”imbuhnya.

Ibu rumah tangga Inen Fatma (31) membantu keluarga sebagai petani bawang dan kopi di kabupaten Bener Meriah mengatakan fasilitas kesehatan cukup baik di wilayahnya, sosialisasi kesehatan disampaikan petugas desa.

“Kami Petani kebanyakan sudah vaksin dosis kedua, imbauan awalnya tetap dari pemuka di desa dan petugas kesehatan kabupaten.Soal K3 belum , ” Jelasnya.

Kami bertahan

Selain sektor kopi, Muhammad Rizal dan rekan-rekan bertani dan memproduksi langsung minyak serai wangi kemasan hasil kebun untuk dikonsumsi, terutama untuk kebutuhan kesehatan.

Rizal , sebagai petani serai wangi mengaku dampak langsung pandemi Covid-19 ini terhadap usahanya.

“Cukup berpengaruh, karena selama ini tamu dan turis lokal menjadi tujuan pasar produksi kita, pembatasan-pembatasan sosial dan karena lokasi wisata yang ditutup selama Covid berakibat menurunnya kunjungan wisata ke Takengon dan Bener Meriah maka ini sangat berpengaruh,” ungkapnya.

Analis mengatakan perlu ada perhatian kepada petani serai saat pandemi. Lahan siap panen Desa Negeri Antara Bener Meriah, salah satu sentra pertanian serai terbaik Aceh/Foto M Rizal

Penjualan online menjadi opsi pemasaran produknya, dan berharap badan dunia seperti ILO serta mitra bisa memberi mereka pelatihan soal keselamatan dan kesehatan kerja K3, untuk perajin , petani serai dan pelatihan pemasaran produk, sekaligus membuka jejaring untuk perluasan pasar.

Kunker Menkop ke Takengon

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki  optimistis kesejahteraan petani kopi di tanah Gayo terus membaik, hal tersebut diungkapkan pada saat melakukan kunjungan kerja di Koperasi Baitul Qirat Baburrayyan Takengon, baru-baru ini.

“Kopi dari Aceh Tengah ini sudah bisa kita ekspor meskipun sistem logistik dunia masih sedikit bermasalah,” ujar Teten.

Teten Masduki menambahkan, ekspor pada tahun 2021 akan meningkat karena permintaan pasar dunia naik sedangkan produksi sedang turun dan ini merupakan kesempatan bagi Aceh Tengah untuk memanfaatkan hasil petani kopi yang ada untuk masuk ke pasar ekspor dunia.

Berhawa sejuk dengan panorama pegunungan , Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan dua kabupaten yang terletak di dataran tinggi Gayo, sekitar 1200 mdpl , selain kawasan pertanian kedua kabupaten merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Aceh, memiliki puluhan sungai serta sumber mata air yang cukup baik, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser, mata pencaharian warganya bertani kopi , tanam padi di sawah dan hortikultura, sebagian yang lain menjadi nelayan di danau Laut Tawar.

Sejak 2020 lalu , saat corona melanda terjadi penutupan lokasi-lokasi wisata utama di wilayah tengah provinsi Aceh sehingga berakibat menurunnya wisatawan lokal , beberapa produk UMKM omset penjualannya juga menurun.

“Kue kecil” UMKM dan wisata Aceh?

Aceh dinilai memiliki pesona alam dengan kearifan lokal yang cukup berpeluang menopang wisata di wilayah itu, namun belum semua kabupaten kota mampu meningkatkan taraf ekonomi dari sektor wisata, apalagi saat sedang pandemi saat ini.

Praktisi UMKM Ismuha Hasan mengatakan, pariwisata ini membutuhkan sekaligus menghidupkan banyak hal, antara lain menjadi pasar produk UMKM dan  promosi lebih masif .

“Aceh diharapkan punya cetakbiru pariwisata, lebih fokus dan konkrit, agar investasi wisata ini terwujud, nyata dan berdampak kepada ekonomi.Jangan sampai terjadi klaim pembangunan wisata, namun tidak menghidupkan perekonomian warga sekitarnya. Pelaku UMKM jangan dibiarkan bertarung sendiri berebut “kue kecil” dari pariwisata, mereka punya peran besar turut menjaga budaya lokal dan  alam lingkungan karena jadi bagian dari kehidupan di masa depan,”jelas Ismuha.

Analis mengatakan kabupaten kota dengan potensi ekologi, seni budaya terjaga diharap menginspirasi banyak pelancong berwisata ke Aceh/Foto. Agus RB

Bali, Solo dan Yogyakarta bisa melakukan hal itu, tambah Ismuha, semua didisain bersamaan, wisata mendatangkan dan sekaligus melihat kebudayaan itu sendiri.

“Ini menarik soalnya dan mesti jadi catatan, semua program pemerintah dipahami warganya, masyarakat dilibatkan, dan partisipasi warga muncul, wisata yang menghidupkan UMKM, konservasi dan nilai-nilai budaya lokal terjaga,”pungkas Ismuha.

Ismuha bersama kalangan usahawan muda bergabung dalam komunitas Marketing Club UMKM Aceh, komunitas ini mendeklarasikan UMKM adalah “energi” yang melahirkan kesejahteraan yang merawat kearifan lokal , klub ini didominasi kalangan enterprenuer muda Aceh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh baru-baru ini merilis jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mengunjungi Provinsi Aceh sepanjang 2019 mencapai 34,4 ribu orang, turis Malaysia masih mendominasi , secara kumulatif dari Januari ke Desember 2019 sebanyak 34.465 orang, mengalami peningkatan sebesar 3,57 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018,sementara pada Desember 2019 tingkat kunjungan wisman mencapai 6.200 orang. .

Nelayan juga terdampak

Sejak pandemi melanda nelayan tuna dan nelayan pada umumnya mengaku tertekan, selain produksi terbatas karena cuaca buruk, harga jual pun di pasar lokal cenderung turun drastis.

Hal tersebut disampaikan Fikar (30), nelayan tuna di kawasan pesisir pantai Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Fikar mengatakan sebagian keluarga nelayan bertahan secara ekonomi, dan berharap hasil tangkapan kembali normal disertai harga jual yang lebih meningkat.

“Rata-rata tuna tangkapan nelayan, antara 50-60 kg, cuma yang berdampak selama Covid harganya turun di pasar lokal, minggu ini Rp 25 ribu/kg, sebelumnya Rp 45 ribu per kilogramnya,”jelas Fikar kepada tanohgayo.com.

Ikan tuna tangkapan nelayan Aceh/Foto Agus RB

Ikan tangkapan nelayan, tambah Fikar ditampung di TPI lokal Meureudu, Pidie Jaya , selanjutnya oleh usahawan lokal menjualnya ke pasar besar penampung tuna di pelabuhan besar provinsi Sumatera Utara untuk kebutuhan ekspor.

Menurut Fikar, aktivitas tempat pelelangan ikan TPI menerapkan protokol kesehatan, sama halnya dengan keluarga nelayan melakukan hal serupa demi menekan penyebaran Corona.

“Bantuan buat nelayan kurang tau, sosialisasi protokol kesehatan prokes dan vaksinasi ada dari gampong (desa), soal hindari kerumunan di pasar dan semua tempat ramai pasar termasuk TPI juga ada,”pungkas Fikar.

Aktifkan muge (pedagang keliling)

Akademisi Universitas Syiah Kuala Adli Abdullah mengatakan, kondisi kesejahteraan nelayan selama pandemi diharapkan tetap menjadi perhatian pemerintah Aceh.

Ia menyarankan, guna menjaga keselamatan dan menghindari kerumunan di lokasi-lokasi pendaratan ikan (TPI), sebaiknya jual beli nelayan menggunakan jasa mugee (bahasa aceh;pedagang keliling) , yang mendistribusikan langsung , menjual ikan tangkapan nelayan dari pelabuhan penampung dengan konsumen.

“Ada pilihan menggunakan mugee menditribusikan ikan tangkapan nelayan ke darat, bisa langsung kepada konsumen rumahan atau pasar-pasar lokal,” jelas Adli.

Adli menilai selama pandemi pilihan menerapkan prokes dengan menghindari kerumunan di TPI salah satu cara nelayan, keluarganya dan konsumen terhindar dari Corona.

Prioritaskan prokes dan vaksinasi

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh dr Safrizal mengatakan,  pelaku usaha (UMKM) dan masyarakat pembeli saling membutuhkan satu sama lain.

“Pelaku usaha dan warga ini sama-sama menghadapi virus corona, virus ini yang harus disingkirkan. Aceh sejauh ini level PPKMnya level 1, ini kesempatan untuk bangkit dengan saling jaga, taat prokes dan vaksin,”ungkapnya baru-baru ini.

Menurut Safrizal, sebelum ada instruksi  kementerian dan badan kesehatan dunia WHO, hendaknya masyarakat dan pelaku UMKM ini tetap waspada penyebaran Corona, selalu konsisten dengan protokol kesehatan dan vaksinasi.

Sementara itu, Jurubicara Satgas Covid-19 Aceh Saifullah A. Gani (SAG ) mengatakan, cakupan vaksinasi jadi salah satu cermin bangkitnya perekonomian.

“Struktur Satgas Covid Aceh termasuk mengikutkan SKPA dinas-dinas terkait ekonomi , UMKM dan Koperasi serta Perdagangan ini sesuai arahan gubernur dan kementerian. Jadi memang banyak tantangan terkait produktivitas, ada pengurangan karyawan dan kerja dari rumah (WFH), namun jangan abaikan prokes dan (vaksinasi) kita terus menghimbau agar dunia usaha dan pelaku usaha lebih proaktif,”ungkap SAG.

Cakupan vaksinasi Aceh, tambah SAG , Banda Aceh dan 22 kabupaten kota kondisinya 80 persen dosis pertama, dan 60 persen dosis kedua.

“Harapannya ada kekebalan kelompok untuk mengatasi hambatan perekonomian , pelaku usaha mikro kecil menengah  UMKM, perdagangan dan pasar serta perkantoran tetap fokus protokol kesehatan dan vaksinasi , agar kita segera pulih dan tidak berlarut-larut terpuruk secara eonomi, ”pungkas SAG.

Banpres untuk UKM Aceh

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Aceh, Jokowi melakukan peresmian satu satunya Jalan Tol di Aceh, Tol Sigli-Banda Aceh. Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Presiden menyalurkan secara simbolis Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro kepada pelaku UMKM di Aceh baru-baru ini.

Sejak diluncurkan Agustus 2020 lalu, Indonesia memberikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tahap pertama bantuan disalurkan kepada lebih 9 juta pelaku UMKM dari sekitar 12 juta UMKM , dengan total bantuan sebesar Rp 22 triliun.

Dinas terkait, Aceh bertekad terus berinovasi untuk membantu pelaku UKM yang terimbas pandemi. Selain menggelar survei terhadap pelaku UMKM yang berdampak secara langsung, juga membantu membuka pasar online bagi sedikitnya 200 ribu pelaku UMKM di provinsi itu, per Agustus 2021 bantuan untuk pelaku UMKM di Aceh mencapai Rp 27 Milyar.

UMKM adalah kekuatan

Ekonom Universitas Syiah Kuala(USK) Iskandar Madjid mengatakan, bahwa sektor ekonomi , terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mesti mendapat cukup perhatian pemerintah di masa pendemi.

“UMKM jadi salah satu tulang punggung ekonomi, produk-produk olahan selama pandemi terbukti laku dan diminati warga lokal”, tutur Iskandar yang juga Direktur Pusat Pengembangan UMKM USK baru-baru ini di Banda Aceh.

Iskandar Madjid mengatakan distribusi bantuan pemerintah terhadap pelaku UMKM perlu ditindaklanjuti dan diberikan perhatian khusus.

“Agar UMKM tetap bertahan, namun pendampingan tetap harus dilakukan jangka panjang sampai pandemi benar-benar reda,” imbuh Iskandar.

Literasi digital minim

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bersama CrediBook bertema “Pentingnya Ekosistem Digital untuk UMKM Naik Kelas”, baru-baru ini . Diskusi tersebut menghadirkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, CEO & Co-Founder CrediBook Gabriel Frans, dan Director Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan digitalisasi terbukti membantu UMKM bertahan dan tumbuh saat pandemi. Jumlah UMKM yang terhubung dengan platform digital meningkat 105 persen menjadi 16,4 juta pelaku UMKM. Pada 2024 mendatang, jumlah UMKM yang terhubung dengan platform digital ditargetkan bertambah hingga mencapai 30 juta UMKM.

“Kami menyadari betul pentingnya UMKM masuk ekosistem digital agar bisnisnya menjadi lebih efisien, rantai perdagangan menjadi lebih pendek, serta pasarnya semakin luas. Karena itu, Kemenkop dan UKM terus mendorong transformasi dan percepatan digital dengan mengembangkan ekosistem digital dari hulu ke hilir. Digitalisasi tidak hanya untuk pemasaran dan penjualan tetapi proses bisnis dari hulu ke hilir juga harus digital. Pembukuan dan laporan keuangan UMKM dapat dibuat digital sehingga bisa membuat UMKM lebih akuntabel dan mudah mendapat pinjaman modal dari lembaga pembiayaan formal,” jelas Teten Masduki.

Sejumlah permasalahan masih menghadang UMKM masuk ke pasar digital. Di antaranya literasi digital UMKM yang belum merata dan rendahnya kapasitas produksi UMKM sehingga kerap kesulitan saat menerima banyak permintaan dari pasar online. Selain itu, dari sisi pembiayaan banyak pelaku UMKM belum memiliki pembukuan dan administrasi keuangan yang tertata, sehingga akuntabilitasnya menjadi rendah saat berhadapan dengan pihak perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal.

Gaspol K3 RI

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), melalui proyek Peningkatan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja, berkolaborasi dengan AJI Indonesia menggelar kompetisi dan penghargaan media untuk kriteria pemberitaan dan foto jurnalistik terkait isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Kegiatan ini terbuka bagi jurnalis yang bekerja di berbagai  media dan jurnalis lepas seluruh Indonesia di bawah tema: “Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi COVID-19”, digelar di Jakarta Selasa baru-baru ini. Kompetisi ini diselenggarakan oleh proyek Pencegahan COVID-19 ILO dengan pendanaan dari Pemerintah Jepang dan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan K3 dengan melibatkan peran serta sektor publik dan swasta dalam membangun budaya pencegahan risiko COVID-19 di tempat kerja.

Abdul Hakim, Manajer Proyek ILO untuk Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja/dok AJI

Kegiatan ini pun diharapkan semakin menggalakan budaya K3 di semua sektor usaha dan lapisan masyarakat guna memastikan terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat, memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 dan mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua.

“Kami berharap berbagai pemberitaan secara tertulis maupun foto ini dapat semakin menyadarkan pekerja, pengusaha dan masyarakat luas mengenai pentingnya budaya K3. Kesadaran ini dapat mendorong upaya membangun budaya dan ketahanan sistem manajamen K3 yang semakin tangguh dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan di masa depan,” ujar Abdul Hakim, Manajer Proyek ILO untuk Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja.

Lebih jauh Abdul Hakim mengatakan, di lapangan isu K3 bukan hanya isu sektor formal, bukan hanya milik manufaktur, konstruksi , industri garmen dan migas.

“Ini tantangan Indonesia memasyarakatkan sekaligus mewujudkan K3 di semua sektor, baik desa dan kota. Kemnaker melakukan pengawasan sampai ke desa juga,
Untuk pertanian butuh K3, tambah Abdul Hakim, maka cukup penting ikut ILOCovidproject.id , sebuah program Penilaian Risiko Penularan COVID-19 yang menjadi langkah penting untuk mencegah virus di tempat kerja.

“ Ini cukup penting di lapangan, yang memberi kesempatan tim gabungan Kemnaker melakukan pembinaan layanan kesehatan , dengan syarat minimal 10 pekerja atau kolaborasi , harapannya ini mendorong semua sektor ikut berpartisipasi,”ungkap Abdul.
Lebih dari 1500 kelompok diharapkan bergabung tahap awal, Kadin sektor UMKM , organisasi pekerja cukup komit ingin bergabung harapannya akan ada ribuan tempat kerja di semua lini mendaftarkan kelompok mereka.

“Ini cikal bakal apakah ILO bisa meningkatkan kualitas K3 di desa. 20 tahun silam sektor tambang dan garmen pernah jadi dampingan di Sumatera Utara dan Jawa Barat, namun itu untuk isu pekerja anak. Intinya, tetap K3 yang jadi kunci sebagai bahasa universal yang mampu dipahami cukup baik antara pekerja dan pengusaha. Ayo ikut K3 biar  hasil kopinya bagus, petani sehat dan unit usahanya makin sukses dan produktif.”pungkas Abdul Hakim menjawab tanohgayo.com.

Kelompok binaan

Sejauh ini jaringan mitra ILO Indonesia, Ikatan Dokter Keselamatan Kerja Indonesia IDKI memiliki referensi kelompok binaan, salah satunya kelompok nelayan di Cilegon, dan bukan hanya nelayan ada juga desa binaan desa pelaku UMKM untuk kebutuhan kuliner emping dan dinilai cukup produktif dengan dukungan CSR korporasi besar, yang membatu meningkatkan kesadartahuan mengenai K3 bagi pelaku usaha di lapangan.

Jurnalis melek K3

Ketua AJI Indonesia Sasmito mengaku Jurnalis belum banyak memahami soal K3, baik aspek regulasi maupun program-program turunan lainnya.

“Soal K3, kita ingin perspektif ini bisa dipahami jurnalis lebih menyeluruh, harapanya jurnalis tidak hanya meliput peristiwanya saja saat terjadi kecelakaan kerja , namun bisa memberi masukan komprehensif kepada pemangku kepentingan terkait capaian K3 oleh perusahaan dan pelaku usaha lainnya di tanah air.” Ungkap Sasmito.

Sejauh ini, Indonesia dinilai cukup proaktif dalam mengankat isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi yang memiliki prodi jurusan K3 , untuk jenjang D3 dan D4. Hal ini selaras dengan aspek regulasi terkait pengawasan K3 yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Menteri Tenaga Kerja RI dan diharapkan akan lebih banyak kalangan muda menjadi ahli K3.***